nilanews.com

Fokus Dan Tuntas

BI NINA TEGASKAN LKPJ GUBERNUR JABAR 2019 MASIH JAUH DARI HARAPAN

Nilanews.com _ Nina Nurhayati, Komisi V DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem yang membidangi ketenagakerjaan, sosial keagamaan, pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga memandang bahwa LKPJ Gubernur Jawa Barat tahun 2019 masih jauh dari harapan, lebih banyak menggambarkan tentang capaian anggaran, seharusnya menggambarkan bukti nyata hasil dari kegiatan yang menghabiskan anggaran triliunan rupiah tersebut.

LKPJ tidak mencantumkan survey kepuasan publik yang dilaksanakan oleh lembaga survey, sehingga tergambar sebagai sebuah keberhasilan yang sumbernya dari Pemprov Jabar itu sendiri, seharusnya menurut bi Nina, suvey ke masyarakat untuk mengetahui kepuasan publik mutlak harus dilakukan.

Dalam LKPJ Gubernur tergambar jelas banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemprov Jabar, padahal seharusnya diberikan kewenangan secara teknis untuk melaksanakan program pemprov jabar oleh Pemda Kabupaten/Kota, dan Pemprov memberikan fasilitasi, pembinaan, pengarahan dan pengawasan serta melakukan pengkajian terhadap hasil dari kegiatan tersebut sehingga hasilnya menjadi jelas dan terukur.

Bi Nina memandang, bahwa apa yang dilakukan Pemprov Jabar belum memperlihatkan inovasi untuk mempercepat berbagai persoalan di Jawa Barat dan karenanya harus diperbaiki pada Tahun 2020 yang sedang berjalan.

Dalam bidang pendidikan, bi Nina menyoroti, berbagai kegiatan untuk SMK banyak dijelaskan dalam LKPJ, tetapi out put lulusan yang bekerja tidak tergambarkan, padahal bukan proses yang paling penting melainkan out putnya. Demikian pula pemerataan fasilitas SMAN dan SMKN tidak tergambarkan, padahal kompetensi yang sama (ujian yang sama) untuk seluruh sekolah harus didukung oleh fasilitas yang sama, termasuk guru PNS yang sama banyaknya, termasuk untuk sekolah swasta.

Janji Gubernur untuk menyelesaikan program beasiswa mahasiswa ke Jerman yang dilakukan Pemkab Subang juga tidak mendapat perhatian serius, padahal sudah dijanjikan secara langsung oleh Gubernur kepada salah seorang mahasiswanya.

Pemerataan guru PNS untuk SMKN dan SMAN juga menjadi sorotan bi Nina, termasuk kurang perhatiannya Gubernur terhadap sekolah swasta di Jawa Barat. Bahwa menurut bi Nina dalam uji kompetensi, semua sekolah disamakan dan karenanya peningkatan fasilitas dan kualitas SLTA swasta harus mendapat perhatian serius Gubernur Jawa Barat.

Dalam bidang kesehatan bi Nina menjelaskan, dalam kenyataanya, banyak masyarakat yang tidak sempat dioperasi dan meninggal dunia karena lamanya menunggu antrian rujukan di RSHS, hal ini tidak menjadi penelitian Dinas Kesehatan, dan karenanya LKPJ hanya menggambarkan hal-hal yang positif tidak menggambarkan kenyataan sebenarnya, demikian pula kekurangan dokter spesialis tidak didukung oleh upaya beasiswa kuliah gratis bagi para dokter dari seluruh RSUD milik Pemerintah Provinsi dan Pemeritah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam membudayakan kebersihan, Pemprov Jabar tidak terdengar wah mengadakan lomba desa/kelurahan tentang kebersihan di Jawa Barat, sehingga program kebersihan menjadi abstrak atau kurang terlihat dan hanya menampakkan penggunaan anggaran saja. Demikian pula Rumah sakit rujukan milik Pemerintah masih sangat minim, program kesehatan lebih banyak diarahkan pada pelatihan dan pembinaan yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah yang seharusnya cukup dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten/Kota.

Bidang pemuda dan olahraga ditanggapi bi Nina, Pemrov Jabar masih kurang perhatian terhadap atlit berprestasi PON dan internasional karena dalam LKPJ tidak tergambarkan honor bulanan bagi mereka. Selain itu , tidak tergambarkan latihan kewirausahaan pemuda dan bukti hasilnya seperti apa, selain hanya menyampaikan out come yang tidak bisa dibaca secara jelas.

Dalam bidang budaya, Pemprov Jabar lebih banyak mewacanakan pembinaan kebudayaan, sementara minim sekolah yang berpakaian budaya Sunda dan budaya lokal Jawa Barat lainnya. Selain itu insentif bulanan bagi seniman yang mancanegara belum menjadi perhatian Gubernur Jabar, termasuk untuk peraih penghargaan bidang keagamaan tingkat nasional dan internasional.

Dalam bidang keagamaan, selain hal di atas, bi Nina juga menyoroti honor bagi guru ngaji dan para petugas berkaitan dengan keagamaan belum ada perhatian yang cukup dari Pemrov Jabar.
Bi Nina berharap, pada LKPJ yang akan datang Pemprov memberikan contoh keberhasilan dari berbagai program yang dilaksanakan, sehingga DPRD bisa langsung terjun ke lapangan melihat bukti hasil capaian program.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *