nilanews.com

Fokus Dan Tuntas

DALAM KASUS HERI TANTAN, KPK BAGAI ANAK KECIL MEMAINKAN SEMUT, MEMILIH MANA YANG HARUS DIKORBANKAN?

Oleh : Tim nilanews.com

Masyarakat Indonesia mengenal kasus Bank Century yang dibidik oleh KPK, hasilnya sangat mengecewakan, sekalipun putusan pengadilan sangat jelas menyeret pembesar Negeri ini, tetapi KPK tidak melakukan pengungkapan kasus lebih lanjut. Sangat mengecewakan, namun karena KPK mempunyai media yang berpihak kepadanya, indikasi keburukan KPK tersebut luput dari perhatian masyarakat dan tetap, image public menempatkan KPK sebagai Lembaga anti rusiah yang bersih, padahal kasus Bank Century adalah sebagai salah satu fakta KPK terindikasi kuat seperti anak kecil yang sedang memainkan semut, memilih mana yang harus dikorbankan.

Kekuatan KPK mempengaruhi media sangat handal sehingga menempatkan KPK sebagai lembaga super bodi dan terus-terusan terlihat bersih sebagaimana dapat dilihat pada saat ada unjuk rasa di KPK dari penggiat anti korupsi yang menyudutkan KPK, tidak ada satu berita pun yang muncul di media nasional, padahal wartawan termasuk mobil media televisi banyak yang sedang mangkal di Gedung KPK, miris memang. Ada apa?

Turun pada kasus di Daerah, dalam kasus gratifikasi mantan Bupati Subang, Ojang Sohandi, misalnya, sungguh KPK terindikasi memunculkan belangnya karena kemungkinan menganggap seluruh masyarakat Subang yang berjumlah di atas 1,6 juta jiwa sama sekali dapat dikalabui dan dibodohi. Di bawah ini hasil investigasi nilanews.com dalam memantau sepakterjang KPK menangani kasus Ojang Sohandi dan kelanjutannya.

Dalam kasus gratifikasi Mantan Bupati OS menyebutkan beberapa pejabat, ada eselon II, eselon III bahkan staf Pemkab Subang, termasuk Direktur BPR, PDAM Subang, Ketua Ormas, insan pers, LSM, apparat hukum dan masyarakat sebagaimana tertuang dalam BAP ajudan Ojang Sohandi secara rinci, bahkan statmen Pengacara Ojang Sohandi menyebutkan dalam media bahwa kliennya memberikan sesuatu kepada apparat hukum.

Aliran dana yang disebutkan bersumber dari oknum SKPD dalam pandangan selintas terindikasi, diambil dari pejabat yang tidak mungkin dari saku pribadinya melainkan terindikasi dari penyisihan ‘’fee’’ kegiatan dan diambil dari masyarakat dalam kasus Heri Tantan yang “fenomenal.”

Dalam perjalanannya, KPK memilih kasus Heri Tantan dalam penerimaan CPNS K2, dan ada kalangan yang memprediksi bahwa kasus lainnya akan dibiarkan oleh KPK disebabkan sampai tahun 2020 belum juga ada pemeriksaan lanjutan terhadap BAP Wawan, ajudan mantan Bupati Ojang Sohandi tersebut. Dalam pandangan objektif, kalau kasus lain dibiarkan dan satu kasus diangkat, maka terindikasi kuat KPK terlihat bagai anak kecil yang memainkan semut, memilih seenaknya mana semut yang akan dikorbankan sebagai penegakkan hukum yang sangat tidak sehat, tidak adil dan sangat tidak mendidik generasi bangsa serta mencoreng muka bangsa dalam penegakkan hukum (sebenarnya indikasi belang KPK sudah terlihat dalam penanganan Bank Century kalau membaca putusan pengadilan terhadap Budi Mulya, salah satu deputi BI sebagaimana disebutkan di awal tulisan).

Dalam kasus Heri Tantan pun, KPK tidak “menyudutkan” hal pokok lainnya walaupun penggiat anti korupsi melakukan unjuk rasa ke Gedung KPK, bahwa terindikasi kuat isteri Heri Tantan terlibat penuh dalam penerimaan gratifikasi di lantai dua rumahnya, namun KPK hanya melakukan pemeriksaan selintas dan desakan penggiat anti korupsi dan anti ketidakadilan hukum agar KPK menjadikan isteri Heri Tantan sebagai tersangka, sama sekali tidak diabaikan KPK padahal biasanya KPK memberangus keluarga tersangka korupsi yang diindikasikan terlibat kuat, mengapa dan ada apa, mungkinkah ada beban KPK yang tidak diketahui masyarakat terhadap Heri Tantan sehingga ada kesepakatan menyelamatkan keluarga Heri Tantan sehingga KPK tidak mau menelisik lebih dalam keterlibatan isteri Heri Tantan, termasuk enggan menelisik besaran rupiah yang didapatkan Heri Tantan secara akurat?

Desakan agar Heri Tantan segera ditahan melalui unras penggiat anti korupsi setelah ditetapkan tersangka baru dilakukan minggu kedua September 2020, padahal untuk kepentingan penyidikan seharusnya langsung dilakukan penahanan sebagaimana biasa dilakukan KPK sehingga tersangka tidak berkesempatan menyembunyikan barang bukti dan mempengaruhi saksi, namun terkesan sangat lambat, apalagi melakukan pemeriksaan terhadap pejabat lain terkait Mantan Bupati Ojang Sohandi yang melibatkan banyak pejabat Pemkab Subang sebagaimana BAP ajudan Bupati Subang pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 di Gedung KPK Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan nampaknya belum ada tanda-tanda mau ditindaklanjuti oleh KPK, dan kalau memang terjadi seperti itu, maka Lembaga yang dikatakan sebagai Lembaga anti rusiah tersebut di dalamnya terindikasi ada pesanan untuk mengincar hanya orang-orang tertentu, bukan menerapkan hukum tanpa pandang bulu. Tentu, beruntungnya bagi KPK, kondisi kenyataan itu hanya diketahui sebagian kecil masyarakat yang memahami sepak terjang KPK dan merasa tidak mungkin dipublikasikan oleh media, baik lokal maupun nasional.

Dari BAP Wawan dapat disampaikan, dari oknum Dinas kesehatan terindikasi memberikan 3.2 miliar, Dinas Pekerjaan Umum 1.72 miliar, Dinas Pendidikan 1.135 miliar, Dinas Pertanian 110 juta, dari Kabid BKD 1.650 miliar, Kepala Seksi BLH 100 juta, Kadisnaker 100 juta, RSUD 1.105 miliar, PDAM 90 juta, Sekda 220 juta, tersimpan di BPR sekian miliar dan lain sebagainya.

Selain catatan penerimaan, Wawan pun merinci catatan pengeluaran yang melibatkan banyak kalangan dari mulai untuk orang di intansi vertikal, ormas, LSM, Wartawan dan perorangan lainnya yang kesemuanya tentu terlibat secara hukum, suka atau tidak suka apabila KPK berpegang teguh pada azas keadilan hukum yang tanpa pandang bulu, namun, lagi-lagi KPK tidak memperlihatkan azas keadilan hukumnya sepertinya melindungi instansi dan orang-orang tertentu.

Dalam penelusuran investigasi nilanews.com khusus berkaitan dengan pemeriksaan terkait tersangka Heri Tantan, beberapa orang saksi diperiksa seperti Mantan Sekda Subang, Mantan Kepala BKD, Mantan Bupati Subang, Staf Heri Tantan semasa menjabat seperti Hendi, Deni, Wahyudin, Udin Karsudin, Hendra, hanyas selintas isteri Heri Tantan padahal terindikasi mempunyai keterlibatan besar, Agus Sopian, dua orang mantan Anggota DPRD dan beberapa PNS yang lulus tes K2 yang pemeriksaannya dilakukan di KPK, Polda Jabar dan Polres Subang. Aneh, hanya sesedikit orang yang diperiksa padahal berdasarkan informasi dari mantan staf Heri Tantan dapat diketahui, bahwa KPK menyita laptop yang konon kabarnya dari orang yang pernah dekat dengan Heri Tantan dan dekat dengan stafnya yang memegang laptop tertulis banyak kalangan.

Dikatakan, dalam laptop tersebut terdapat catatan pemasukan dan pengeluaran hasil gratifikasi Heri Tantan termasuk menyebutkan nama-nama baik masyarakat maupun aparat negara, namun KPK lagi-lagi bagai anak kecil yang memainkan semut, sebagian dipanggil dan sebagian tidak dipanggil yang terindikasi melindungi kalangan tertentu walaupun data pada laptop tersebut belum tentu dapat dipertanggungjawabkan keautentikannya sebagaimana disampaikan mantan staf Heri Tantan atas hasil obrolannya dengan Deni yang memagang laptop tersebut, namun seharusnya dipanggil secara keseluruhan sehingga KPK tidak terindikasi mengejar target atas pesanan tertentu saja.

Sesuai keterangan kenalannya, Deni hanya mencatat berdasarkan informasi dari Heri Tantan sedangkan alur pengeluaran uang tidak diketahuinya karena hanya menuliskan atas perintah lisan Heri Tantan yang terus berubah-ubah datanya sebagai bahan laporan pada Bupati Subang yang sesungguhnya tidak diketahui sama sekali proses pelaporannya oleh Deni.

Dari pemeriksaan terhadap ketiga orang PNS lulus K2 dapat ditemukan bahwa rincian penerimaan Heri Tantan yang pernah beredar di publik menyebutkan penerimaan yang sama sebesar 50 juta dari masing-masing CPNS K2 yang lulus berarti tidak benar karena salah seorang dari PNS tersebut mengatakan jauh di angka 50 juta memberikan uang untuk lulus K2 yang mengindikasikan penerimaan Heri Tantan semasa dalam BAP untuk tersangka/terdakwa Ojang Sohandi perlu koreksi total sehingga jumlahnya secara logika harus bertambah sangat besar, sedangkan dalam BAP semasa menjadi saksi terhadap Ojang Sohandi jumlahnya diflot oleh Heri Tantan sekitar Rp. 14.5 miliar yang kelebihan untuk Heri tantan sangat kecil, termasuk didalamnya sebagian digunakan untuk membeli sebuah rumah yang kemudian dicuatkan sebagai milik mantan Bupati Ojang Sohandi, padahal sebenarnya menurut Heri Tantan adalah milik dirinya tetapi karena menurut Heri Tantan diancam oleh KPK dengan lidik baru, maka dalam BAP diakuinya (terkesan hanya sedikit Heri Tantan memakan gratifikasi, padahal selain jumlahnya tidak rata juga belum dari mereka yang tidak lulus kemungkinkan jumlahnya jauh lebih besar apabila KPK membuka ruang pengaduan terhadap masyarakatdan memeriksa seluruh PNS yang dinyatakan lulus K2).

Sangat disayangkan KPK tidak melakukan investigasi lebih jauh dalam mengungkap besaran penerimaan uang Heri Tantan yang menjadi tanda tanya besar pemerhati penegakan hukum terhadap KPK. Dan anehnya lagi, KPK yang “canggih” dalam segala hal tidak memeriksa Iwan, salah seorang “staf” Heri Tantan yang diduga sesuai pengakuannya mengetahui seluk beluk aliran dana sampai ke hal-hal detil seperti bagaimana kiat Heri Tantan menghindar dari pemeriksaan KPK walaupun sempat disodorkan oleh mantan Bupati Subang saat diperiksa KPK di Polres Subang, ada apa?

Indikasi KPK menyudutkan orang tentu dan semacam menjadi target hukum terindikasi kuat dalam pemeriksaan terhadap Eep mantan Bupati Subang dalam persidangan Ojang Sohandi, termasuk diindikasikan kuat tidak memanggil secara keseluruhan apa yang tertera dalam laptop sesuai informasi mantan staf Heri Tantan. Dalam persidangan Ojang Sohandi sama sekali tidak terkait dengan mantan Bupati Subang, namun KPK menganggap penting memanggil mantan Bupati Eep, aneh memang, ada apa? Hanya mengejar targetkah?

Bahwa semua masyarakat Subang dan Indonesia akan mengetahui dengan pasti dan jelas, kalau KPK hanya membidik kasus Heri Tantan sedangkan kasus lain dibiarkannya, maka benarlah adanya tentang rumor KPK dalam obrolan di warung kopi, (bukan pada media nasional yang enggan membuka stigma negative KPK) bahwa KPK bagai anak kecil yang memainkan semut, seenaknya memilih korban.

Bahwa ada yang penting diketahui KPK, bermain pada kasus nasional seperti dalam mengambangkan kasus bank century, KPK masih bisa berdiri pongah, namun kalau bermain dalam kasus di Subang, nampaknya hanya akan membuka borok KPK yang selama ini tertutupi oleh image public sebagai lembaga anti rusiah paling hebat. Wallahu’alam…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *