nilanews.com

Fokus Dan Tuntas

Efek Covid 19 terhadap Pilkada Serentak 2020

Data dari situs detik.com jumlah kasus virus corona di Indonesia kini 1,414 sebanyak 75 sembuh dengan 122 pasien meninggal (30/03/2020).

Covid-19 yakni penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2, pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, di provinsi Hubei Cina pada Desember 2019.
Covid-19 sebelumnya dikenal sebagai Novel 201 Novel Coronavirus (2019-nCoV) penyakit pernapasan, sebelum Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan nama resmi sebagai Covid-19 pada bulan Februari 2020.

Virus Corona (Covid-19) ini dapat berdampak buruk terhadap memilih pilkada serentak 2020 yang sudah di tunda pelaksanaanya sampe waktu tidak di tentukan. Sebenernya Pelaksanaan pemungutan suara direncanakan digelar secara serentak pada 23 September 2020 mendatang.
didasarkan pada pernyataan resmi Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organisation (WHO) terkait COVID-19 sebagai pandemi global. Pembahasan presiden joko widodo tentang pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam, serta keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona di Indonesia.
“Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada 23 September 2020, maka perlu ditetapkan SE KPU tentang Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pilkada 2020 dalam rangka pencegahan COVID-19 di lingkungan KPU,” Minggu (22/3/2020).

Ruang lingkup penundaan tahapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 meliputi pelantikan dan masa kerja panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
Adapula kabupaten – kota yang belum di nyatakan terjangkit Covid-19 pemilihan pemilu serentak dapat terus dilanjutkan dengan opsi masa kerja di tentukan di kemudian hari.

Ada pula kerugian dari penundaan pemilihan pemilu serentak ini yakni ada berbentuk moral dan material bagi para calon kepala daerah tersebut. Seperti, sosialisasi tim kemenangan calon kepala daerah kepada masyarakat yang sudah rencanakan matang-matang, biaya transportasi kepada tim kemenangan untuk melaksanakan sosialisasi calon kepala daerah dan APK (alat peraga Kampanye) yang sudah di beli sang calon kepala daerah yang sudah di terapkan di berbagi titik tempat kota merupakan kerugian moral dan material tersebut.
Namun ada pula keuntungan bagi sang calon kepala daerah tersebut bahwa mereka bisa melakukan rancangan kampanye secara matang kemasyarakat nantinya.

Solusi dari penundaan pilkada ini ialah terbitlah Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) yang berisikan tentang pemilihan anggota
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan perwakilan Daerah),
Dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) bisa menjadi jalan tercepat untuk mengisi ketidakpastian hukum penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 ini akan tetapi pemerintah harus menyetujui Perppu itu.

Penulis : Dimas Adam Maldini, Mahasiswa KPI IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *