nilanews.com

Fokus Dan Tuntas

Komisi Satu DPRD Gelar Dengar Pendapat dengan Sejumlah OPD dan Tokoh Warga Desa Pada Asih Soal Pembangunan Pabrik Limbah B3

nilanews.com_ Komisi Satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Subang, menggelar Rapat Dengar Pendapat ( RDP) dengan sejumlah Pejabat Dinas LH, BPMPTSP, Dinas PUPR, Satpoldam, Camat Kecamatan Cibogo, Kapolsek Cibogo, juga puluhan warga Kampung Segrang Desa pada Asih Kecamatan Cibogo.

Wakil Ketua satu DPRD Kabupaten Subang, Hj Elita Budiarti, yang di dampingi ketua Komisi Satu Bambang Irmayana, menyampaikan, usai rapat dengar Pendapat (RDP).” Sapaan Akrabnya wakil Ketua DPRD sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Bunda mengatakan terkait hasil yang di bahas kami melakukan RDP, RDP sendiri merupakan tindak lanjut yang di lakukan di kampung Pada Asih dari hasil research masyarakat banyak mengajukan berbagai masukan di antaranya perbaikan Jalan, perbaikan musholah, Dengan masyarakat yang hadir lebih dari 200, inti dari aspirasi masyarakat itu sendiri adalah penolakan atas berdirinya pabrik limbah B3 yang lokasinya hanya 7 meter ke sekolah PAUD dan rumah warga, masyarakat sendiri mengaku sudah menyampaikan surat kepada DPRD sejak bulan Maret, namun komisi satu tidak menerima surat apapun dan setelah di telusuri ternyata surat terpending.

Kami juga sudah mendengar penjelasan dari masing-masing OPD yang sudah kita undang, dan semuanya di berikan hak bicara agar masyarakat merasa nyaman dan tenang.”Tetapi ternyata dari hasil RPD ini memang di luar dugaan sehingga kami meminta untuk di clear kan dari rekan-rekan media bahwa memang di sini pemiliknya adalah salah satu anggota DPRD, namun siapapun orangnya kami selaku komisaris Satu tidak melihat siapa pemiliknya, kami akan selalu mengayomi masyarakat.

Di katakan Bunda, investor pun termasuk masyarakat dan kami akan mencari win-win solution untuk masyarakat dan yang terbaik untuk kedua belah pihak, dari hasil RPD sejauh ini izin yang keluar yaitu baru PKKPR, sehingga tidak di perbolehkan ada aktivitas karena izinnya baru keluar hanya sampai PKKPR, yang artinya jika di sana di lakukan aktivitas maka di nyatakan telah melakukan pelanggaran.

Sedangkan rekomendasi dari RDP hari ini ada 4, yang pertama komisi 1 sudah meminta bahkan memerintahkan kepada DPMPTSP. Untuk melayangkan surat sementara sebelum izin keluar bahwa tidak boleh melakukan aktivitas apapun di lokasi yang di maksud. Surat rekomendasi yang kedua yaitu kami dari pimpinan akan melakukan konsultasi kementerian lingkungan hidup. Karena izin limbah kewenangannya murni bukan dari pemerintah daerah tetapi di kementerian DLH. Langkah yang ketiga adalah kami selaku komisi 1, dan seluruh OPD yang ada termasuk muspika. Akan melakukan kunjungan ke lokasi dalam waktu yang sangat dekat, dan yang keempat kami akan mengeluarkan rekomendasi tertulis.

Kemudian ada suudzon dari masyarakat bahwa kejadian ini di sangkut pautkan dengan Bupati, dan saya sudah clearkan. Selain itu amanat dari PP20 bawa kota dengan kawasan industri di wajibkan untuk memiliki tempat pengolahan limbah. Tapi yang jadi pertanyaan tempat pengolahan limbahnya di mana sehingga nanti kita akan membuka Perda RT dan RW. Sehingga kita dapat mengetahui tempat mana yang di perbolehkan untuk melakukan pengolahan limbah, terang Bunda Elita.

Namun jawaban sementara dari PUPR tidak ada aturan seperti itu dan boleh di lakukan di tempat mana saja. Selain itu terkait kesuudzonan tadi kami sudah mengklirkan bahwa Bupati tidak ada kaitannya dengan perizinan terkait. Karena kewenangan tidak ada di Bupati namun ada di masing-masing OPD. Jika terdapat koordinasi OPD dengan Bupati itu adalah hal yang wajar karena merupakan anak buah dan pimpinan. Namun kami sendiri sudah menjelaskan kepada tokoh masyarakat untuk tidak menyangkut pautkan hal ini dengan politik. Karena hal ini murni bahwa investor sedang melakukan usaha di Kabupaten Subang.

Di sampaikan Bunda Elita juga, meminta kepada masyarakat untuk tidak di goreng secara politik. Dan saran saya mau di manapun tempat pengolahan limbah tersebut. Di sarankan untuk tidak dekat dengan pemukiman masyarakat karena akan menimbulkan ketidaknyamanan.” Pungkas Hj Bunda Elita Budiarti.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.