nilanews.com

Fokus Dan Tuntas

LINDUNGI KESEHATAN BURUH DAN KAKI LIMA SERTA JAGA KEHORMATANNYA

Oleh : Mang Eep Hidayat

Dalam area covid, pabrik besar yang menampung ribuan buruh dipersoalkan, semacam protes pada Pemerintah, mengapa tidak ditutup? Pertanyaan tersebut paling tidak pernah terlontar dari beberapa orang dan sempat juga ada yang mengatakan mengapa Bupati tidak berani menutup pabrik setelah terdengar dan terlihat ada buruh pabrik terpapar copid.

Terus terang, salah satu yang paling menyedihkan adalah ketika buruh dianggap seolah-olah salah satu penyebar covid padahal mereka penjaga ekonomi bangsa. Salah satu ilustrasi dapat dikatakan, ada area perkebunan tebu yang luasnya kurang lebih 5.000 ha, saat jayanya kurang lebih mengeluarkan uang untuk gaji karyawan sekitar 10 miliar per tahun, jika dibandingkan dengan ekonomi pabrik garmen atau pabrik padat karya lainnya maka sangat jauh perbedaannya, hanya dengan 10 hektar bisa menghasilkan buruh sekitar 3.000 orang dan kalau dikalikan 2.5 juta rupiah, maka hasilnya adalah sebesar 90 miliar per tahun belum ditambah pajak bagi Negara. Kalau perkiraan karyawan Taekwang 24.000 orang dikalikan 3 juta rupiah maka per tahun gaji minimal yang dibayarkan sebesar 864 miliar ditambah pajak dan lain-lain, maka tidak akan kurang dari 1 triliun rupiah.

Angka triliunan rupiah akan hilang dari hanya satu Kabupaten Subang seandainya pabrik yang menyedot tenaga kerja sangat banyak ditutup disebabkan covid-19, apalagi dari seluruh tanah air. Dan sebagaimana maklum, kalau kondisi ekonomi publik jatuh drastis, harga yang harus dibayar oleh Negara dan bangsa ini terlalu mahal, bukan tidak mungkin akan menimbulkan tingkat kriminalitas yang tinggi ditambah kacaunya suasana Negara, sedangkan pondasi utama tegaknya Negara, apalagi di era covid adalah kekuatan ekonomi.

Selain pabrik ada teriakan pedagang kaki lima yang saat ini sangat dibatasi ruang geraknya, seolah-olah mereka juga bisa menimbulkan tidak terkendalinya penyebaran covid seandainya ruang geraknya diberikan porsi yang wajar. Tidak pelak, perut mereka menjadi keroncongan, cicilan motor bisa saja tidak terbayar, termasuk untuk menghidupi diri dan keluarganya menjadi sangat kesulitan, maka haruskah mereka sangat dibatasi ruang geraknya untuk makan?

Dua hal antara buruh dan pedagang kaki lima sangat menyentuh hati, maka solusi harus disampaikan kepada Pemerintah, bagaimana kaki lima bisa berjualan dan terhormat, buruh pun bisa bekerja dan terhormat. Menangis tanah air ini saat ada yang mengatakan angka tinggi penularan covid dari karyawan pabrik dan pasti berlinang air mata tanah air ini seandainya ada anggapan kalau kaki lima dibiarkan mencari rizki untuk makan maka penularan covid tidak akan terkendali. Tidak adakah solusi lain? Mengingat ekonomi pabrik dengan karyawan ribuan orang adalah pondasi ekonomi bangsa dan kaki lima adalah pondasi ekonomi rakyat yang mencoba berspekulasi mencari “sesuap nasi,” maka sangat diperlukan beberapa hal berikut :

  1. Pemerintah harus memvaksin seluruh karyawan pabrik sebagai upaya melindungi kesehatan buruh dan menjaga kehormatannya agar tidak ada lagi suara yang mengatakan buruh sebagai penentu utama penyebaran covid yang telah menghinakan buruh sehingga buruh seolah-olah bukan warga terhormat bangsa ini, padahal mereka pengawal dan penjaga ekonomi bangsa—padahal mereka adalah warga terhormat bangsa ini (jangan sampai ada karyawan buruh yang bekerja sebelum divaksin).
  2. Pemerintah Daerah harus mengutamakan vaksin bagi seluruh pedagang kaki lima dan menata cara berjualan di era covid sehingga mereka tidak merasa dianaktirikan di Negara ini padahal mereka menjadi salah satu penopang ekonomi rakyat yang sangat penting dan terhormat.

Bahwa kebijakan di atas, karena terkait covid harus merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah di bawahnya sehingga secara nasional ada perlakuan yang sama terhadap pabrik, buruh dan para pedagang kaki lima, tidak bisa hanya menjadi kebijakan Kepala Daerah, namun sebaiknya Kepala Daerah mengusulkan solusi terbaik untuk melindungi buruh dan pedagang kaki lima serta untuk menjaga kehormatannya.


*Penulis, Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Subang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *