nilanews.com

Fokus Dan Tuntas

LSM SAGARA Ragukan Janji Bupati Subang?

Nilanews.com_ Kesiapan Sekda Subang dan OPD membuka APBD sampai tingkat RAB pada Website Pemkab Subang banyak diapresiasi positif warga, namun banyak kalangan, termasuk perencana pembentukan LSM Sagara meragukan Bupati akan segera menepati janjinya, “kalau sampai Bupati Subang tidak segera menerapkan dan mengumumkan kepada masyarakat maka nol rupiah yang pernah disampaikan Bupati itu hanya omong kosong sebagai bualan di warung kopi,” kata Koko yang digadang akan menduduki Ketua LSM Sagara.

Erik yang juga perencana LSM Sagara mengatakan, kalau KIP dibuka seluas-luasnya jangan sampai ada batu dibalik batu, “kalau kemudian terjadi bisikan setan dari kanan kiri bupati lalu direspon oleh Bupati, semisal mencantumkan persyaratan bagi masyarakat yang akan mengakses KIP, maka bisa dipandang sebagai niatan terselubung Bupati Subang dan aparatnya dalam mengelabui masyarakat Subang,” tegas Erik.

Sementara itu Bupati Subang melalui pesan WAnya menyampaikan tanggal 3 Agustus 2020 merupakan waktu dimulainya penyampaian KIP pada website Pemkab Subang, namun Bupati belum memberikan penjelasan tentang sangsi tegas terhadap para Kepala OPD yang membandel dan tetap menutup anggarannya kepada publik.

Bahwa untuk maklum, ide gagasan membuka APBD sampai RAB pada website Pemkab Subang lahir dari Eep Hidayat, Ketua DPD Partai NasDem Subang, sebagai jawaban mengurangi tingkat korupsi signifikan pada jajaran pemerintahan. Pada saat itu, masa kampanye Pilkada Subang, diusulkan oleh Eep kepada Calon Bupati Subang, H. Ruhimat.

Ide pemikiran Eep dilatarbelakangi pandangan bahwa korupsi bukan persoalan moral, melainkan persoalan sistem yang longgar, maka kalau APBD sampai RAB dibuka pada website Pemkab Subang berarti ribuan orang bisa mengawasinya. Ibarat ada sebuah HP yang tergeletak tetapi dilihat banyak orang, maka walaupun ada yang berniat mencurinya tidak mungkin dilaksanakan, sebaliknya walaupun tidak berniat mencurinya, tetapi tidak ada satu orang pun yang mengawasinya, bisa saja tergiur bisikan setan walaupun telah mempunyai HP beberapa buah, “jadi urusan korupsi adalah urusan sistem,” kata Eep.

Sementara itu Erik menjelaskan, sekarang ini yang disebut dengan pengawasan keuangan Pemerintahan dilakukan secara internal dari dan oleh Lembaga Pemerintahan, sedangkan masyarakat pada posisi pasif, maka wajar kalau ada masyarakat meragukan WTP BPK RI karena tidak melibatkan uji publik, “Kalau KIP sudah dibuka seluas-lusnya masyarakat tidak akan mempertanyakan mie sakura Dinsos Subang di era Bupati Ruhimat misalnya, seharusnya hal-hal yang tidak terbuka kepada publik merupakan pintu masuk kejaksaan dan kepolisian,” ungkap Erik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *