nilanews.com

Fokus Dan Tuntas

MENTERI ERICK THOHIR HARUS EVALUASI DIREKSI PTPN VIII

nilanews.com_ Saat Perkebunan Teh “mengalami kerugian besar,” maka secara sporadis PTPN VIII yang berada dibawah komando Menteri BUMN Erick Thohir itu banting stir melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan swasta untuk membuka lahan perkebunan teh yang dijadikan tempat pariwisata secara besar-besaran di kawasan PTPN Ciater yang diduga berdampak besar pada membludaknya limpasan air ke kawasan masyarakat sekitar dan area jalan raya Ciater.

Karena pembukaan lahan banyak dilakukan di sekitar puncak perkebunan, maka menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat sekitar dan pengguna jalan raya Ciater. Tidak seperti biasanya, kini limpasan air menjadi sangat besar dan mengganggu area lalulintas, di samping keruhnya air sungai saat terjadi hujan besar, demikian disampaikan salah seorang warga Ciater penuh kekhawatiran.

Beberapa orang tokoh masyarakat menyampaikan keluhannya dan mempertanyakan, apakah Menteri BUMN mengetahui persis apa yang dilakukan oleh anak buahnya pada jajaran direksi PTPN VIII atau sama sekali tidak mengetahuinya, “kemungkinan kebijakan PTPN VIII membuka lahan pariwisata secara serampangan tersebut tanpa dikordinasikan dengan Menteri BUMN. Kalau dikordinasikan, tidak mungkin Menteri BUMN yang salah satu kebijakannya fokus pada lingungan hidup mengijinkan begitu saja direksi PTPN VIII membuka lahan tanpa melakukan perencanaan matang yang dikordinasikan dengan Pemkab Subang untuk merumuskan RDTR.”

Sedianya banyak masyarakat yang akan melakukan unras ke Menteri BUMN di Jakarta untuk meminta Menteri BUMN mengevaluasi kinerja jajaran direksi PTPN VIII sehingga pemanfaatan lahan PTPN VIII Ciater tersebut nantinya dilakukan melalui perencanaan matang sekaligus akan mempertanyakan tentang tiga fokus BUMN yang salah satunya fokusnya pada lingkungan hidup yang di lapangan ternyata diduga sangat bertolak belakang apabila melihat jor-joran yang dilakukan direksi PTPN VIII sekarang ini.

Sebelum unras, masyarakat peduli lingkungan akan melakukan dialog terlebih dahulu dengan Pemkab Subang dan kalau tidak ditemukan titik temu, terpaksa unras akan dilakukan, demikian banyak disampaikan masyarakat peduli lingkungan di Kabupaten Subang.

Selain itu masyarakat pun akan meminta transparansi perijinan dan akan melakukan dialog dengan Pemkab Subang yang membidangi perijinan, “mudah-mudahan Pemkab Subang dan Direksi PTPN VIII menyadari bahwa di bawah lahan-lahan yang dibuka tanpa memperhatikan RDTR tersebut ada banyak manusia yang bisa terkena dampak lingkungan, jangan sampai meremehkan manusia,” demikian disampaikan salah seorang pemerhati lingkungan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *