nilanews.com

Fokus Dan Tuntas

PT. TAIFA SUBANG DAN PERSOALAN SOSIAL

( Dampak Pengemisan Investasi?)
Oleh : Mang Eep

Dasar :

  1. Pancasila
  2. UUD 1945
  3. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia
  4. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  5. Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
  9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/7/2016 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri

Pendahuluan

Bahwa keberadaan kawasan industri merupakan kepentingan bersama Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat sehingga harus mendapat perhatian serius terutama dari seluruh stake holder pembangunan, demikian pula untuk pembangunan Kawasan Industri yang dilakukan oleh PT Taifa Subang.

Keberadaan kawasan industri PT. Taifa Subang bukan hanya baik bagi penyerapan tenaga kerja melainkan juga bagi penataan dan pengelolaan kawasan industri di Subang serta bagi penataan lingkungan baik alam maupun sosial.

Bahwa karena hal di atas maka berbagai persyaratan kawasan industri tidak boleh dilakukan asal-asalan, apalagi terkesan “mengemis” pada investor asing dengan menafikan ketentuan yang ada sehingga merendahkan martabat bangsa.

Bahwa untuk kepentingan penataan, pengelolaan dan terciptanya suasana harmonis pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat, maka disampaikan Kajian Tentang PT TAIFA SUBANG DAN PERSOALAN SOSIAL sebagai Dampak “Pengemisan” Investasi? yang lebih fokus pada kajian perundang-undangan guna menghilangkan sebuah kesan “yang penting bisa menyerap tenaga kerja.”

Perijinan

Bahwa bukan menjadi rahasia umum Pendirian Pabrik pada “kawasan industri” PT. Taifa Subang dilakukan sebelum Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dikeluarkan sehingga kajian mendalam tentang kawasan industri tersebut belum sempat dilakukan. Akibatnya, kesan “mengemis investasi” pada asing telah membuat sebagian warga bangsa merasa direndahkan martabatnya, selain kekhawatiran dari sebuah perencanaan yang tidak matang bisa menimbulkan berbagai dampak negatif.

Persyaratan terpenuhi infrastruktur dasar, gedung pengelola dan berbagai persyaratan perijinan lain PT. Taifa membuat terhenyak karena didahului oleh Pembangunan pabrik tanpa menempuh proses perijinan yang benar dan naifnya peletakan batu pertamanya dihadiri sang Gubernur dan para pejabat tinggi lainnya sehingga secara langsung para pemangku kebijakan menafikan dampak yang bisa saja menimbulkan kerugian masyarakat—yang seharusnya seorang Gubernur memberikan contoh bagi penataan dan pengelolaan kawasan industri sesuai standar aturan perundang-undangan. Mungkinkah sang Gubernur Ridwan Kamil tidak mempunyai pengalaman baik dalam pendirian kawasan industri selain pengalaman menjadi walikota?

Terkait tertib perijinan seharusnya didahului dengan berbagai kajian usaha kawasan industri agar tidak menimbulkan kesan “obral” kepada pihak asing karena Indonesia adalah bangsa yang bermartabat, jangan sampai karena butuh investasi asing membiarkan petani naik pagar kawasan industri yang meluluhlantakan martabat bangsa dan terkesan MENGEMIS INVESTASI kepada bangsa asing.

Pembangunan pabrik dalam kawasan PT. Taifa Subang yang tidak didahului perijinan yang lengkap telah menimbulkan dampak sosial yang tinggi bagi seluruh perijinan di Kabupaten Subang, maka kalau Industri besar dan pihak asing diperbolehkan seperti itu konsekuensinya seluruh perijinan lain boleh dilakukan “ijin belakangan,” selain karena warga Subang harus mendapatkan fasilitas lebih utama dibandingkan investor asing.

Terkait dengan perijinan ini juga perlu mendapat perhatian serius, apakah didalamnya terdapat alih fungsi lahan pertanian atau tidak, karena kalau melihat selintas ada petani ikan di sekitarnya dan sawah masyarakat yang terkelilingi pagar PT. Taifa yang sangat dimungkinkan ada alih fungsi lahan yang pelaksanannya diatur oleh UU berkaitan dengan hal tersebut.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan alih fungsi lahan pertanian kecuali untuk kepentingan umum dan proyek strategis nasional.

Pemanfaatan lahan pertanian untuk kepentingan umum dan proyek strategis nasional wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada lahan budi daya pertanian yang dialihfungsikan. Kalau ada lahan pertanian yang dibebaskan PT Taifa, apakah Kawasan Industri PT. Taifa telah dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional sebelum IUKI diterbitkan? Alih fungsi lahan pertanian dilakukan dengan beberapa persyaratan antara lain dilakukan kajian strategis, disusun rencana alih fungsi lahan, dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik dan/atau disediakan lahan pengganti terhadap lahan budi daya pertanian. Kajian strategis sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat luas dan lokasi lahan yang dialihfungsikan, potensi kehilangan hasil, risiko kerugian investasi dan dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya. Sedangkan rencana alih fungsi lahan paling sedikit memuat fasilitas dan lokasi lahan yang dialihfungsikan, jadwal alih fungsi, luas dan lokasi lahan pengganti, jadwal penyediaan lahan pengganti dan pemanfaatan lahan pengganti.

Pendek kata, untuk sebuah kawasan industri selayaknya tertib perijinan tidak diabaikan begitu saja agar dampak sosial tidak mendahului perijinan tetapi terselesaikan dengan baik sebelum perijinan dikeluarkan, dan agar penataan lingkungan tertata sesuai dengan aturan perundang-undangan, termasuk aturan penataan ruang.

Dampak Sosial ?

Pembangunan kawasan industri PT. Taifa Subang realitasnya menimbulkan kesan sosial negatif berkaitan dengan tergenangnya usaha budi daya ikan masyarakat yang telah berjalan puluhan tahun dan usaha pertanian masyarakat, bahkan cerita lahan petani yang dikurung pagar sawahnya yang terpaksa harus memanjat pagar tinggi PT. Taifa Subang kalau ingin mengurus sawahnya telah menjadi potret mengenaskan dari pembangunan kawasan industri pertama di Kabupaten Subang tersebut.

Dari prosesnya, kemungkinan besar terdapat “sesuatu yang salah” dalam proses pembangunan kawasan industri PT. Taifa Subang. Bahwa sesuai dengan makna yang terkandung dalam Pancasila antara lain Bangsa Indonesia menjunjung tinggi martabat dan norma yang berlaku, serta menjalani kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dan saling membantu serta mengedepankan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat di segala aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya, maka tidak selayaknya di Negeri Berdasarkan Pancasila terdapat masyarakat petani harus naik dan loncat pagar PT Taifa yang cukup tinggi sehingga terlihat seperti “masyarakat liar” yang tidak mempunyai martabat.

Bahwa martabat sebagian petani Pagaden subang yang merupakan bagian integral dari martabat bangsa Indonesia telah dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; Pasal 28G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi ; Pasal 28H (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan’’ (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat’’ (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun’’ ; Pasal 34 (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Bahwa potret “petani naik pagar kawasan industri PT taifa” membukakan ke depan mata hati anak bangsa telah terjadi adanya kekuatan sistem ekonomi kapitalis yang salah satu cirinya mencari keuntungan semata tanpa saling membantu selayaknya bangsa yang mempunyai ideology Pancasila, dan bahkan telah menunjukkan bahwa feodalisme yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 belum terkikis habis dari bumi Indonesia.

Sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945 berkaitan dengan perlindungan terhadap martabat masyarakat dijelaskan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia yang menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun karena siapa pun yang hidup di Negara Kesatuan Indonesia, sekalipun pengusaha besar seperti PT. Taifa dan investor asingnya sama-sama mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga dilarang melakukan diskriminasi yaitu pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Bahwa dalam UU tentang HAM juga disebutkan, Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya, berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum, selain ditegaskan bahwa hak milik mempunyai fungsi sosial.

Kiranya penting mendapat kajian bersama terutama kajian Legislatif dan eksekutif, mungkinkah pendirian PT. Taifa terdapat pelanggaran HAM didalamnya? Apakah para petani ikan di sekitar kawasan industri PT taifa merasa aman dan nyaman dan apakah para petani yang menaiki dan loncar pagar PT. Taifa yang tinggi saat akan mengurus ladang sawahnya telah terlindungi atau tidak?

Solusi

Sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan aturan perundang-undangan lainnya maka mendudukkan bangsa Indonesia, khususnya masyarakat sebagai masyarakat bangsa yang bermartabat dihadapan bangsanya sendiri dan apalagi di hadapan investor asing mutlak harus segera dilakukan beberapa hal berikut :

  1. Mengadakan musyawarah antara pihak eksekutif dan PT. Taifa Subang bersama masyarakat (Ketua DPRD telah berjanji di hadapan masyarakat, sampai tulisan ini dibuat belum kunjung dilaksanakan)
  2. Pengurusan perijinan dilakukan sebelum operasional kegiatan dilaksanakan oleh PT. Taifa Subang
  3. Menghentikan seluruh kegiatan sampai tertib perijinan dilaksanakan guna menguatkan Indonesia dan di dalamnya Subang sebagai bangsa terhormat, teratur dan bermartabat.

Bahwa sangat disadari, kajian ini hanya preparat dan jauh dari apa yang disebut kajian final—lebih merupakan sumbangsih sasieureun sabeunyeureun bagi penguatan martabat bangsa terutama di hadapan bangsa asing yang memiliki modal sehingga tidak menjadikan bangsa ini menjadi bangsa kapitalisme dan terkesan “liar.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *