nilanews.com

Fokus Dan Tuntas

UNRAS SUNDAWANI WIRABUANA DI KPK, 5 TUNTUTAN BARU DILAKSANAKAN 1

Nilanews.com_ Ketua Ormas Sundawani Wirabuana beberapa hari setelah HT ditetapkan sebagai tersangka menggelar unras di Gedung KPK berkaitan dengan pengembangan gratifikasi terhadap Mantan Bupati Subang, Ojang Sohandi, “lima hal yang kami perjuangkan untuk menuntaskan persoalan gratifikasi spektakuler dalam sejarah Subang,” kata Yosep, Ketua Sundawani Subang.

Yosep menjelaskan, 5 tuntutan ke KPK antara lain, pertama, penahanan HT saat awal ditetapkan sebagai tersangka yang terkesan lambat. Kedua, Berdasarkan beberapa sumber yang bisa dipercaya ada indikasi kuat keterlibatkan isteri HT dalam membagikan SK CPNS di lantai dua rumahnya sehingga Sundawani meminta KPK untuk menetapkan isterinya sebagai tersangka.

Ketiga, KPK jangan pandang bulu, semua yang disebutkan HT, terlepas salah dan benar, harus diperiksa KPK sehingga tidak terkesan KPK tendensius dan hanya mengejar atau membidik orang-orang tertentu saja sehingga terkesan seperti pesanan politik.

Keempat menurut Yosep, meminta KPK menuntaskan pengembangan gratifikasi OS dengan memeriksa seluruh yang tercatat dalam BAP Wawan, mantan ajudan Bupati Ojang Sohandi, termasuk penerima aliran dana dari mantan Bupati OS karena hukum tidak boleh dilakukan pandang bulu, tidak boleh melakukan pentargetkan terhadap orang-orang tertentu, sementara terhadap yang lain dilakukan perlindungan.

Kelima, meminta KPK membuktikan gratifikasi HT, apakah pengakuannya semasa menjadi saksi terhadap terdakwa OS sebesar 14.5 miliar dan sekarang menjadi sekitar 20 miliar sebagaimana beredar di media adalah benar atau berbohong, intinya bagaimana KPK objektif rasional membuktikan besaran gratifikasi sebenarnya, bukan hanya berdasarkan pengakuan, “saya mendengar kabar dari sumber yang dipercaya, bahwa PNS K2 yang diperiksa KPK baru 3 orang dengan pengakuan memberikan uang masing-masing 50 juta, 50 juta dan 100 juta sehingga dari ketiga orang tersebut mengakui memberikan gratifikasi sebesar 200 juta rupiah, “secara hukum, gratifikasi atau suap menyuap dalam kontek kasus HT baru 200 juta rupiah yang bisa dibuktikan oleh KPK dari sekitar 20 miliar (naik 5,5 miliar dari saat HT memberikan kesaksian pada terdakwa OS).

Pembuktikan suap menyuap atau gratifikasi bukan survey pilkada dimana dari keseluruhan hak pilih hanya diambil sampel beberapa orang saja melainkan harus ditanya secara keseluruhan, apakah gratifikasi dilakukan oleh yang lulus saja atau HT juga memungut dari yang tidak lulus,” kata Yosep.

Yosep menjelaskan, seharusnya KPK lebih bekerja keras, memanggil PNS yang lulus K2 secara keseluruhan karena dalam hukum harus ada pembuktian, seseorang tidak bisa dihukum langsung karena mengakui membunuh seseorang, melainkan harus dilakukan rekonstruksi dan pembuktian lainnya, baru bisa dihadapkan ke muka hukum diduga telah melakukan pembunuhan, “dalam hal ini menurut saya, gratifikasi yang diterima HT sampai sekarang baru 200 juta yang bisa dibuktikan KPK, karena KPK baru membuktikan 200 juta melalui pemeriksaan terhadap 3 orang PNS lulus K2.”

Lebih jauh Yosep mengatakan, kalau KPK hanya mengangkat kasus HT, sementara kasus lainnya dibiarkan, sedangkan dalam kasus gratifikasi OS melibatkan hampir semua SKPD “basah,” maka benar kalau ada nada miring mengatakan, KPK tidak lebih dari lembaga yang menargetkan orang-orang terentu saja, “kita lihat apakah KPK hanya menargetkan orang-orang tertentu atau melibas semua yang terlibat termasuk masyarakat yang mencicipi hasil uang gratifikasi sebagaimana diterangkan Wawan dalam BAPnya.

Dalam kasus Subang, bersih atau belangnya KPK, ada pesanan politik atau tidak, akan kelihatan dengan jelas dan gamblang.” Ketua Sundawani Wirabuana tidak terlalu serius menganalisa kasus HT, dan menutup wawancaranya dengan guyonan, “dalam FB beredar ada yang diduga sebagai penerima aliran dana dari HT, sebagian dicoret namanya, ayo tebak siapa saja yang ditutup namnya tersebut?” Canda Ketua Sundawani Wirabuana Subang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *