nilanews.com

Fokus Dan Tuntas

Wabup Subang Jelaskan Soal Pabrik Pengelolaan Limbah B3 di Paripurna DPRD

Pemerintah Kabupaten Subang, memberikan tanggapan mengenai polemik pembangunan pabrik limbah pengolahan bahan berbahaya beracun (B3) di Kampung Segrang, Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi menjelaskan pada saat Sidang Paripurna yang digelar DPRD Subang, jika berdasarkan Peraturan pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaran perlindungan pngelolaan lingkungan hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 2 Tahun 2020 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

“Serta Permen No 6 Tahun 2021 tata cara persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, maka prihal pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan, pemanfaatan dan pengolahan limbah B3 berada pada kewenangan pemerintah pusat atau Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” paparnya.

Dengan ketentuan di atas, menjawab pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi Nasdem, menurut Agus, pemerintah Kabupaten Subang tidak bisa menerbitkan perizinan dalam bentuk apapun.

Agus Masykur juga menyampaikan jawaban yakni penataan birokrasi, pemerintah kabupaten Subang telah berupaya untuk melaksanakan percepatan penerapan MERIT sistem dalam manajemen ASN, terdapat 8 (delapan) aspek yang menjadi point penting dalam penerapan manajemen ASN ini yaitu dimulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, rotasi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin perlindungan dan pelayanan serta sistem informasi.

Selanjutnya Kang Akur sapaan akrab Wakil Bupati Subang menjawab Fraksi FKB, salah satu poinnya yang disampaikannya yakni berkenaan dengan telah dibentuknya tim percepatan pembangunan daerah (TP2D) di Kabupaten Subang, sedianya Keberadaan TP2D tersebut akan menjadi daya ungkit untuk semakin mempercepat target- pembangunan sebagaimana telah ditetapkan pada RPJMD, yang mana pada TAHUN 2023 tersebut adalah merupakan tahun terakhir kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Subang.

Kemudian Akur menjawab pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, yang salah satu poinnya adalah mengenai laju pertumbuhan ekonomi diasumsikan berkontribusi positif, namun tidak berbanding lurus dengan PAD yang mengalami penurunan, dapat kami sampaikan bahwa bila mengkaji perbandingan target PAD tahun 2002 sebesar RP. 614 milyar dan pencantuman target PAD tahun 2023 sebesar RP. 572,97 milyar yang mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh kemungkinan tidak tercapainya proyeksi target PAD tahun 2022, namun seiring pertumbuhan ekonomi yang membaik maka target tahun 2023 akan melebihi capaian realisasi PAD di TAHUN 2022.

Pada pandangan selanjutnya Kang Akur menjawab pandangan umum Fraksi PKS, diantara poin yang disampaikannya yakni berkenaan dengan pagu belanja pemerintah daerah kabupaten subang sebesar 3 triliun rupiah yang peruntukkannya akan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kami pun tentu saja akan terus mengupayakan atas apa Yang kami tetapkan dalam KUA PPAS tahun 2023 senantiasa menunjang pencapaian target pada RPJMD.

Untuk jawaban Wabup terkait pandangan umum Fraksi Partai Gerindra yakni satu diantaranya yakni mengenai belanja tidak terduga yang direncanakan sebesar RP.10,59 miliar, bahwa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2022 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban apbd untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat di prediksi sebelumnya.

Dilanjutkan jawaban atas pandangan umum fraksi Partai Golkar diantara satu jawabannya yakni dukungan pemerintah daerah kabupaten Subang terkait program PPPK guru ini merupakan wujud keberpihakan pemerintah daerah kabupaten Subang terhadap peningkatan SDM di bidang pendidikan dan keberpihakan terhadap peningkatan status kesejahteraan honorer guru menjadi ASN PPPK.

Kang Akur juga menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum Fraksi Partai PAN, diantara poinnya yakni terkait banjir pantura dan kemacetan, kami sepakat dengan fraksi partai PAN bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Subang secara serius melakukan langkah-langkah secara bertahap sebagai bentuk komitmen kami dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

Sidang Paripurna lanjutan ketiga dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kab. Subang, Narca Sukanda, S.Sos yang dihadiri oleh sebanyak 27 anggota dewan dan membahas mengenai Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Subang tahun 2023.

Turut hadir dalam agenda tersebut yakni, Sekretaris Daerah Kab. Subang, Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, unsur Forkopimda, perangkat daerah terkait, para Camat se-kab. Subang dan tamu undangan lainnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.